The Ultimate Guide To agus joko
The Ultimate Guide To agus joko
Blog Article
Usually, the requests are from legislation enforcement officials adopted up from BPK’s investigation or their unique investigation,” Pramono highlighted.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
Karena tugas KPK untuk fokus pada higher profile situations. Sedangkan Polri fokus pada low profile situations yang juga merata terjadi di mana-mana.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
Your browser isn’t supported any more. Update it to get the finest YouTube expertise and our latest characteristics. Find out more
IDI makes International Public Products on a range of subjects appropriate into the function of SAIs. These publications comply with a rigorous protocol of high-quality assurance and they are freely accessible to all.
Menurut dia, saat sekarang hasilnya sudah terlihat karena BPK konsisten mengawasi dan menjaga akuntabilitas kementerian serta lembaga di Indonesia.
IDI, Agus memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan device ini ke depan. Selain itu, posisi yang strategis ini dinilai juga akan membuka kesempatan yang luas bagi BPK untuk mengeksternalisasi
Penghargaan ini diberikan kepada Agus atas dedikasinya dalam upaya pencegahan fraud dan penguatan transparansi di Indonesia. Penghargaan ini merupakan sebuah pencapaian yang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai pejabat publik yang berintegritas tinggi.
Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan knowledge pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
As IDI’s Board prepares for its meeting on twenty five March 2021, we questioned Dr. Pranomo some questions on governance and what it means to get a brand new member with the Board.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan more info singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Dia pun siap melaporkan temuan ini bila memang PPATK tidak sanggup. Namun ya itu tadi, buktinya harus kuat.
The condition’s losses calculated because of the BPK needs to be serious and definite, which include asset reduction, cash, or point out’s securities, he pointed out, introducing which the board didn't estimate the condition’s losses on account of forest destruction in Riau or mining in Papua.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir in shape and appropriate test. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.